setapak2-bukadata-fgd-01-cso

Keterbukaan informasi bukan hanya menjadi kewajiban dari sebuah lembaga pemerintahan atau satuan perangkat kerja daerah (SKPD) namun menjadi kewajiban bagi semua lembaga termasuk lembaga swasta yang sepanjang melakukan kegiatan atau menerima dana bersumber dari APBN maupun ABPD, hal tersebut diuangkapkan Yustinus Sapto Hardjanto, Program Oficer ClickForest 3.0 Yayasan Bumi dalam Focus Group Discusion (FGD) di […]

Read More »

Provinsi Kalimantan Timur termasuk salah satu provinsi yang cepat dalam membentuk Komisi Informasi Publik. Namun dari kompilasi data yang dilakukan oleh Masyarakat Sipil Indonesia sampai dengan 28 Februari 2015 ternyata dari 11 PPID yang wajib terbentuk di tingkat provinsi, kabupten/kota ternyata baru 4 yang terbentuk atau sekitar 36,3 %. Sejak membentuk Komisi Informasi Publik sebagai […]

Read More »