Penyelenggaraan keterbukaan informasi yang hanya dimaknai sebagai pelaksanaan administrasi semata justru tidak sejalan dengan semangat membangun pemerintahan yang baik maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari proses permohonan informasi yang telah dilakukan oleh Yayasan Bumi terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan informasi […]

Read More »

JAKARTA.Perwakilan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di 5 Desa di Gambut Mahakam Tengah, Kutai Kartanegara melakukan audiensi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta (14/02). Perwakilan LPHD adalah Agus selaku Ketua LPHD Desa Muara Siran, Pajriansyah Sekretaris LPHD Tuana Tuha, Badriansyah Ketua LPHD Muhuran, Anton Suparto Ketua LPHD Genting Tanah, Tuah selaku ketua LPHD […]

Read More »

Yayasan Bumi (8/11) menyelenggarakan fokus diskusi bertemakan “Peluang Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Kalimantan Timur”. Diskusi tersebut bertujuan untuk pengenalan konsep ecological fiscal tranfer (EFT) dan peluang penerapannya di Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertempat di hotel Midtown, kota Samarinda. Peran pemerintah terkait dengan pengelolaan kebijakan fiskal khususnya EFT menjadi sangat mendesak dalam mendorong pelaksanaan ekonomi […]

Read More »

Yayasan Bumi (25/10) menyelenggarakan diskusi terfokus bertemakan “Mekanisme Pengaduan Konflik Berbasis Lahan di Kalimantan Timur”. Diskusi tersebut bertujuan pertama untuk mengetahui perkembangan penyelesaian konflik agraria dan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya konflik kehutanan, perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Timur serta diketahuinya tantangan penyelesaian konflik tersebut. Kedua mengidentifikasi kebutuhan pengembangan mekanisme dalam mempercepat penyelesaian konflik agraria […]

Read More »