[M3Machine #11] Pengelolaan Sungai: Kesehatan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Jumat, (23/3) 2018 Yayasan Bumi bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim kembali menyelenggarakan seri diskusi publik M3MACHINE #11 dengan tema “Pengelolaan Sungai: Kesehatan Daerah Aliran Sungai (DAS)”, bertempat di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim.
Diskusi ini di hadiri oleh 15 peserta, yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Narasumber yang dihadirkan Yayasan Bumi terdiri dari 2 orang, yakni, perwakilan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau dan perwakilan Laboraturium Konservasi Tanah dan Air Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
Tujuan diadakannya diskusi publik tersebut berkenaan dengan akses informasi, sekaligus untuk mendapatkankan informasi tentang strategi para stakeholder dalam menjaga keberlangsungan DAS Mahakam Berau.
Badan publik Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau, berperan strategis dalam mengatur tata kelola aliran sungai dan hutan lindung, agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem, sekligus berperan agar kawasan yang berdekatan dengan aliran sungai agar merawat lingkungan tetap sehat.
“Pada prinsipnya, pengelolaan DAS harus mastikan integrasi antara inlet dan outlet, atau dalam bahasa populernya disebut hulu-hilir. Pengelolaan yang terintegrasi antara aktivitas di bagian hulu dan hilir akan menjamin terciptanya DAS yang sehat” ungkap perwakilan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau.
Untuk meninjau hal yang berkenaan dengan DAS, sesungguhnya terdapat aturan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS secara terpadu. “Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu”.
Meski terdapat aturan tersebut, dalam pelaksanaannya masih terlihat belum maksimal dan sesuai dengan ketentuan yang tersedia. “Diakui bahwa koordinasi antara uni-unit kerja nasional dan sub-nasional tidak terkoordinasi dengan baik, pada kasus tertentu, masing-masing pihak hanya memperkirakan peran apa yang akan dilaksanakan. Di level nasional, pada tingkat kementerian juga tidak terkoordinasi dengan baik, sebagai contoh, sistem penamaan DAS yang berbeda antara kementerian PUPR dengan KLHK” sambungnya.
Isu yang berkaitan dengan pengelolaan DAS ini juga turut menyertai daerah perkotaan yang rentan kerusakan, apabila tidak cermat mengambil langkah-langkah yang tepat. Hal ini diungkapkan oleh perwakilan akademisi Laboraturium Konservasi Tanah dan Air Fakultas Kehutanan Unmul,”Isu penting yang harus diangkat adalah pengelolaan sungai tengah kota. Dengan konsentrasi penduduk yang lebih padat dibanding dengan wilayah pedesaan, maka potensi kerusakan pada DAS di tengah kota menjadi jauh lebih tinggi” ungkap perwakilan tersebut.
Merujuk pada kasus pengelolaan sungai Siran, Kabupaten Kutai Kartanegara “kelompok masyarakat Siran bergantung pada sumber daya air. Pada satu sisi kondisi normal, banjir di kawasan Siran membawa dampak berkah bagi masyarakat, karena dapat meningkatkan hasil nelayan, namun di sisi yang lain permasalahan yang lain adalah ketergantungan pada air, karena perekonomian masyarakat Siran tergantung pada air disepanjang desa. Di samping itu, kerusakan DAS bagian hulu desa Siran akan berdampak pada kualitas air serta berdampak terhadap pendapatan masyarakat” ungkap perwakilan akademisi tersebut.
Berkenaan diskusi publik tersebut, pertama perlu langkah-langkah strategis dari berbagai pihak, dengan memaksimalkan kefektifan jalur-jalur perencanaan yang tersedia, salah satunya Musrenbang, kedua pengawasan pelaksanaan tataruang harus dilaksanakan secara konsisten, ketiga sinkronisasi perencanaan pembangunan pada semua level (provinsi, kabupaten/kota hingga desa), keempat perencanaan harus bernafaskan semangat kepentingan rakyat, lingkungan dan DAS. Tentu langkah-langkah tersebut harus melibatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku membangun kelestarian lingkungan.