[M3machine #9] Masa Depan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Kalimantan Timur


Kamis (11/1) 2018, Yayasan Bumi bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur kembali menyelenggarakan seri diskusi M3MACHINE #9 bertemakan “Masa Depan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Kalimantan Timur”, bertempat di aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Seri diskusi tersebut bertujuan pertama mendiseminasikan (menyebarluaskan) hasil studi kawasan bernilai konservasi tinggi, kedua mendiskusikan strategi pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di masa datang. Peserta diskusi berjumlah 29 orang yang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Menurut Panduan Umum untuk Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value-HCV Resource Network, September 2013) terdapat 6 kriteria dari HCV. 1. Keanekaragaman spesies, 2. Ekosistem dan mosaik pada level lanskap, 3. Ekosistem dan habitat, 4. Jasa ekosistem, 5. Kebutuhan masyarakat, 6. Nilai kultural.

 

Kalimantan Timur merupakan provinsi yang berkomitmen agar pengelolaan sumber daya alam tetap bernilai secara ekonomi, dan ekologis dalam arti tetap menjaga keseimbangan alam. Hal ini tercermin dalam proyek Kaltim Green saat 2010 beberapa tahun lalu, yang teratur dalam Pergub Nomor 22 Tahun 2011. Meskipun demikian, kondisi di lapangan proyek tersebut mendapatkan banyak tantangan dari berbagai sektor.

 

Berkaitan dengan HCV perwakilan PPIIG Unmul mengukapkan hasil studi sebaran Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT). Terdapat 6 studi sebaran KBKT, salah satunya adalah “melindungi kawasan lindung dan kawasan konservasi. Penetapan secara spasial untuk kawasan lindung saat ini belum ada dan kami coba untuk petakan. Banyak nilai yang tinggi berada pada danau yang ada di wilayah tengah Kalimantan, wilayah karst ada di wilayah utara Kalimantan…” ungkap Y. Budi perwakilan PPIIG Unmul tersebut.

 

Meskipun terdapat peraturan daerah yang mengatur tata pengelolaan lingkungan, khususnya kawasan HCV. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Prov. Kaltim mengungkapkan terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan kawasan HCV “pertama belum membangun keterlibatan masyarakat dan unit management dalam pengelolaan berbasis bentang alam secara partisipatif, kedua adanya kepastian status kawasan dalam jangka panjang oleh unit management, ketiga pendanaan yang kurang maksimal dalam pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi.  Keempat belum adanya “reward” bagi unit manajemen yang memiliki komitmen dalam pengelolaan habitat orang utan Kalimantan, kelima ketersediaan SDM pengelola kawasan HCV di tingkat unit manajemen yang masih kurang” ungkap Fadli perwakilan dari DLH.

 

Berkenaan dengan strategi pengelolaan kawasan, Dinas Perkebunan (Disbun) mengungkapkan ada beberapa cara untuk pengelolaan HCV. “sanksi tidak hanya untuk eksekutor yang memberikan ijin turut disertakan. Terkait peta indikatif, perlu kelengkapan lagi untuk satwa yang rawan dan harus tergambar di peta tersebut. Studi HCV harusnya terintegrasi kepada Amdal secara terperinci. Sosialisasi HCV tidak hanya diprovinsi, tetapi juga kabupaten/kota yang juga sebagai salah satu eksekutor pelolosan dokumen lingkungan…” ungkap Heny perwakilan dari Disbun Prov Kaltim.

 

Permasalahan HCV di Kaltim sepantasnya mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Hal ini berkenaan agar menjaga keseimbangan nilai-nilai dan fungsi kawasan konservasi, yakni ekosistem hutan dan non-hutan. Selain itu juga berkaitan dengan kelestarian lingkungan termasuk makhluk di dalamnya secara bertanggung jawab.