M3Machine #03: Mencari Jalan Perkebunan Berkelanjutan

Nara sumber M3Machine 03

Pembangunan Berkelanjutan merupakan program yang menjadi sorotan saat ini. Apalagi Kaltim mendeklasrasikan diri sebagai provinsi dengan pembangunan hijau. Komitmen pembangunan Kaltim dengan deklarasi Pembangunan Hijau atau yang sering disebut Kaltim Green menuai dampak pada berbagai bidang pembangunan. Apalagi sektor yang berbasis lahan seperti Perkebunan dan pertambangan.

Di sektor perkebunan juga demikian, berbagai masalah terjadi seperti konflik lahan, Ketidak pastian lahan karena tumpang tindih lahan, dan ketidakcocokan tata ruang baik tata ruang provinsi maupun kabupaten. Hal ini menjadi tema Diskusi Fokus yang diusung oleh Yayasan Bumi dalam program ClickForest 3.0 pada tanggal 30 Maret 2017.

Heni Herdianto, Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Dinas Perkebunan Kaltim, mengatakan, “Dinas Perkebunan Kaltim akan terus berbenah dengan bantuan berbagai pihak. Diskusi seperti Clickforest3.0 merupakan bagian dari usaha memperbaiki masalah-masalah perkebunan di Kaltim”. Ditambahkannya, upaya memperbaiki sistem perkebunan di Kaltim ini salah satunya dengan membuat peraturan daerah tentang perkebunan berkelanjutan yang didiskusikan oleh berbagai pihak termasuk pelaku perkebunan, LSM, akademisi, dan lain-lain.

Sementara Akhmad Wijaya dari Yayasan Bioma banyak mengulas tentang konflik lahan dan kebun plasma yang banyak tidak berpihak kepada masyarakat. Bahkan menurutnya sistem plasma ini lebih dari ketika zaman Belanda. Pada zaman Belanda masyarakat tidak diwajibkan untuk menanam satu produk pertanian maupun perkebunan, sedangkan sekarang plasma meski mengikuti produk perkebunan dengan hanya menanam satu jenis saja.

Berbagai usaha untuk membangun perkebunan berkelanjutan memang sedang dan terus diupayakan. Membangun data base dan sistem informasi yang lebih transparan dan maju terus didorong agar konflik lahan dan konflik hasil dapat ditekan seminim mungkin. Belum terlambat memang karena sawit yang terbangun baru 1,1 juta hektar dari yang dicanangkan 3,7 juta hektar. Namun pasti akan menjadi masalah bila tidak ada progress perbaikan. (pp)