M3Machine #03: Ini Jalan Menuju Perkebunan Berkelanjutan
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi satu di antara sekian provinsi yang fokus terhadap perkebunan kelapa sawit.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, Pemprov menargetkan penambahan sejuta hektare perkebunan sawit.
Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kaltim 2015, terdapat 1,3 juta hektare Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit, 2,5 juta hektare izin usaha perkebunan dan, 3,29 juta hektare lahan dialokasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perubahan (RTRWP) Kaltim.
Masih dari laporan Dinas Perkebunan, dari 188 perusahaan perkebunan yang sudah mengantongi izin usaha, tersisa 45 perusahaan yang beroperasi.
Sementara, 143 perusahaan lainnya menelantarkan izin yang telah diberikan, dan mendapatkan sanksi administatif berupa pencabutan izin usaha.
Pertumbuhan perkebunan sawit bukan tanpa masalah. Dinas Perkebunan Kaltim mencatat ada 89 kasus yang melibatkan perusahaan sawit.
Sebanyak 62 persen diantaranya kasus lahan berupa, tumpang tindih perizinan, okupasi lahan, dan sengketa tanah adat.
Selebihnya, kasus non lahan semisal tuntuan kebun plasma, ganti rugi lahan dan penolakan masyarakat.
Hal inilah yang melatari Yayasan Bumi mengangkat tema “Kebijakan Pembangunan Perkebunan : Jalan Menuju Perkebunan Berkelanjutan” dalam diskusi M3MACHINE #03, di Cafe Yen’s Delight.
“Melihat perjalanan sejarah perkebunan kelapa sawit di Kaltim, tidak bisa dipungkiri, banyak catatan buruk yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup,” kata Erma Wulandhari, Program Manager ClickForest 3.0, Yayasan Bumi.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim memiliki komitmen mewujudkan usaha sawit yang berkelanjutan.
“Sejauh apa pencapaian komitmen ini, dikaitkan dengan persoalan yang tejadi di masa lampau, yang mungkin masih berlanjut sampai saat ini. Upaya-upaya apa yang telah, sedang dan akan dilakukan sehingga usaha perkebunan bisa mencapai visi yang diharapkan yakni, menyejahterakan masyarakat sekaligus tidak merusak lingkungan hidup. Hal ini yang akan dikupas dalam diskusi,” kata Erma.
Dalam diskusi tersebut hadir Heni Herdianto, Kabid Perkebunan Berkelanjutan, Dinas Perkebunan Kaltim sebagai narasumber. Hadir pula Akhmad Wijaya sebagai Pemerhati Perkebunan dan Lingkungan.
Heni memaparkan, sektor perkebunan didorong sebagai penopang ekonomi Kaltim. Ekonomi dan environmental jadi dua paradigma pengembangan perkebunan sawit. Selain itu, diperhatikan pula aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
Heni menuturkan, muncul tudingan deforestrasi akibat pengembangan perkebunan sawit. Namun, Heni menilai, pengembangan sawit masih dalam koridor misi perkebunan yakni, meningkatkan agroindustry yang tangguh dan menjalankan ekonomi hijau melalui tiga aspek, sosial, ekonomi dan lingkungan.
Menurut Heni, terdapat regulasi yang sudah diterapkan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Saat ini sedang didorong Raperda tentang Perkebunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur.
Sementara, di sisi lain, tidak dapat dihindari, dalam pengembangan kelapa sawit cenderung ada gangguan usaha (konflik) dalam sector sawit.
Di sisi lain secara kewenangan sektor perkebunan juga tidak bergantung sendiri perkebunan khususnya sawit juga mengintegrasikan terhadap sektor Kehutanan, BPN, dan Lingkungan hidup dimana dalam 3 sektor tersebut masih cenderung terjadi tumpang tindih kewenangan.
Sedangkan Akhmad Wijaya memaparkan, Kaltim di karuniai hutan hujan tropis dengan kriteria yang sangat unik dan hanya dimiliki oleh beberapa negara di dunia seperti Afrika dan Brazil, secara simbosis hutan dan masyarakat menjadi satu identitas, dari situ kemudian ada interaksi yang akhirnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat.
Melihat hutan juga tidak hanya dari keanekaragaman hayati, namun ada sumber pangan untuk masyarakat sementara kebun sawit tidak bisa menggantikan itu, ketika hutan di konversi menjadi kepemilikan swasta tidak ada akses masyakat terhadap hutan, sumber pangan hilang dan pengetahuan masryarakat terhadap hutan pun hilang.
Semenjak sawit ada maka ketika itu juga ada konflik yang terjadi, seharusnya kaltim sudah banyak berlajar terhadap kasus konflik yang terjadi. (*)
Sumber: http://kaltim.tribunnews.com/2017/03/31/ini-jalan-menuju-perkebunan-berkelanjutan?page=all