Pentingnya Keterbukaan Informasi Data SDA
Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Cornel Dimas
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Keterbukaan informasi publik rupanya belum dinikmati dan dirasakan masyarakat Kalimantan Timur.
Yayasan Bumi menangkap persoalan tersebut yang menurutnya sangat penting untuk masyarakat demi pembangunan daerah.
Yayasan Bumi, dengan dukungan The Asia Foundation – SETAPAK 2, dan bekerja sama dengan Komisi Informasi Kalimantan Timur, RRI Samarinda, dan Kaltim TV menyelenggarakan M3Machine #01mengadakan diskusi di Gedung Pertemuan Radio Republik Indonesia (RRI) Samarinda, Jl M Yamin, Rabu (11/1/2017).
Diskusi tersebut mengambil tema ‘Keterbukaan Data Sumber Daya Alam Kalimantan Timur’, dengan narasumber Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Timur dan perwakilan NGO, Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur.
Program Manager Click Forest 3.0, Erma Wulandari mengatakan diskusi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait keterbukaan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat.
Pasalnya selama ini beberapa komunitas peduli lingkungan kesulitan mengakses informasi publik. Padahal informasi tersebut sifatnya terbuka dan boleh diketahui publik.
“Kita ketahui bersama, Kaltim telah menerima beberapa penghargaan di bidang Keterbukaan Informasi dari Pemerintah Pusat. Bahkan pada tahun 2013, Kaltim merupakan Pemerintah Provinsi peringkat pertama dalam bidang Keterbukaan Informasi Publik”.
“Apakah publik sudah terpenuhi kebutuhan informasinya? Khususnya berkaitan perizinan sektor Sumber Daya Alam. Apakah data dan informasi yang dibutuhkan oleh publik dapat disediakan dan diberikan oleh Badan Publik?” ucap Erma.
Diskusi tersebut dihadiri perwakilan SKPD Provinsi seperti Dinas Perkebunan Kaltim, Diskominfo Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kaltim.
Perwakilan akademisi dari kampus Unmul, Untag, Widyagama, Politeknik Negeri Samarinda juga ikut dalam diskusi tersebut.
Selain itu hadir beberapa NGO seperti AMAN Kaltim, WALHI Kaltim, WWF, STABIL, Prakarsa Borneo, Nurani Perempuan, dan Nature Conservacy. (*)